Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Pengawasan Politik Uang Lebih Dimaksimalkan di Bumi Anoa

5
Ilustrasi Desantiku yang digagas Kabupaten Purbalingga.

KENDARI, BKK- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan lebih memaksimalkan pengawasan money politic atau politik uang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

“Dari tahun ke tahun, penyelnggaraan pemilu ataupun pilkada, kita terus-menerus mengedukasi masyarakat akan mengenai dampak buruk dari money politic,” ujar Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu, Senin (21/10).

Dia meminta, masyarakat harus menyadari dampak yang akan ditanggung pada penyelenggaraan pemerintahan 5 tahun ke depan jika calon yang terpilih merupakan hasil dari sogok warga agar mendulang suara.

“Seorang kepala daerah itu memiliki implikasi untuk kesejahteraan masyarakat 5 tahun ke depan. Kalau terpilih hanya karena sogokan Rp100 ribu per kepala, misalnya; lantas daerahnya dipimpin tentu oleh orang yang salah,” ucap Hamiruddin.

Hamiruddin menuturkan, pihaknya akan melakukan pendekatan pada partai politik dan memberi masukkan agar calon yang diusung tidak melakukan segala macam bentuk politik uang.

“Partisipasi dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam mengawal jalannya pilkada 2020 ini, untuk menghindari segala bentuk kecurangan,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan mereplikasi desa anti politik uang (Desantiku) yang sebelumnya digagas Bawaslu Bantul, Yogyakarta.

“Replikasi dari Kabupaten Bantul dan mereka berhasil. Artinya, masyarakat pada akhirnya melalui prakarsa bersama itu bergerak memantau aktivitas politik uang untuk diproses,” terangnya.

Desantiku, lanjut Hamiruddin, tinggal dibuatkan jadwal, kemudian meminta Bawaslu kabupaten/kota di 7 daerah yang menggelar pilkada 2020, untuk merekomendasikan penggasannya.

“Ini masih dalam proses, tapi Insya Allah di akhir tahun 2019 ini kita sudah akan dorong untuk terealisasi,” janjinya.

Hamiruddin menyampaikan, Bawaslu akan meminta pihak pemerintah desa baik kepala desa dan perangkatnya, serta tokoh masyarakat untuk menyebarkan pengetahuan mengenai kerugian, ketika politik uang ini dilenggangkan terus-menerus.

“Nanti kita kan susun agenda pertemuan pada berbagai elemen masyarakat tadi, untuk membahas terkait pentingnya mengetahui dan menolak politik uang yang sering dimainkan para calon saat masa kampanye,” pungkasnya. (p5/man)

Leave A Reply

Your email address will not be published.