Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

DPRD Setujui Kontrak Multiyears Pembangunan Kantor Wali Kota

8
Penandatanganan persetujuan bersama atas penganggaran multiyears  pembangunan Kantor Wali Kota Kendari. (FOTO:MITA/BKK)

KENDARI, BKK- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari akhirnya menyetujui permintaan pemerintah setempat mengenai pembangunan kantor wali kota secara multiyears atau tahun jamak. Kontrak multiyears berlaku mulai dari 2020 hingga 2022.

Persetujuan itu dilakukan dalam rapat paripurna yang diggelar di Gedung DPRD Kendari, Selasa (22/10).

Wali Kota Kendari H Sulkarnain Kadir dalam sambutanya menyampikan, terima kasihnya kepada semua pihak dan dewan.

“Alhamdulillah pada rapat paripurna kali ini, kita secara bersama-sama menyetujui pembagunan ini. Jadi ke depanbnya pembagunan Kantor Wali Kota Kendari akan dibangun awal 2020-2022,” ungkapnya.

Sulkarnain menjelaskan, alasannya membagun Kantor Wali Kota Kendari secara multiyears, untuk mengantisipasi tidak tuntasnya pembagunan jika dibangun secara tunggal.

“Kita multiyears, supaya dipastikan setiap tahunnya itu rehabilitasi gedung wali kota teranggarkan, juga pembagunannya akan selesai pada waktunya. Kemudian, jika multiyears, kita bisa awasi dan pastikan apa yang kita rencanakan itu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kendari Subhan ST mengungkapkan, bahwa pembagunan multiyears sudah menjadi kesepakatan bersama di seluruh anggota dewan.

“Sebelumnya di 2019 sudah dianggarakn sebesar Rp56,7 miliar dan untuk 2020-2020 kita multiyears-kan. Target penyelesaian anggaranya rampung di 2023. Mudah-mudahan dengan program ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu,” harapnya.

Di sis lain, Ketua Komisi III DPRD Kendari LM Rajab Jinik sedikit kecewa dengan disetujuinya multiyears. Pasalnya, Rajab khawatir jika dibangun secara multiyears, indikasi kepentingan politik bisa terjadi.

“Selain itu, fungsi pengawasan kami juga sebagai DPRD akan terbatasi. Kan kalau di mutiyears, pengawasanya putus-putus. Tapi kalau dibagun tunggal bisa secara menyeluruh diawasi,” pungkas politikus Golkar ini. (p1-r2/man)

Leave A Reply

Your email address will not be published.