Lingkar Sultra

PT VDNI Masih Menunggak Pajak Miliaran Rupiah

UNAAHA, BKK- Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe  terus berupaya memaksimalkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan di masa tri wulan ke dua tahun anggaran berjalan ini, pencapaiannya suda sampai 40 %.

“Saya masih terus mengkoordinasikan kepada instansi supaya dapat memaksimalkan PAD sesuai dengan target,” papar Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (P2RD) Kabupaten Konawe Cici Ita Ristianty saat ditemui di ruang kernya, Kamis (19/9).

Dikatakannya, target PAD Pemkab Konawe di tahun berjalan ini berjumlah Rp91 miliar dan khusus untuk P2RD sendiri itu sudah mencapai 50 %.

“Kan kalau bicara soal PAD itu bicara soal seluruh lingkup satuan kerja. Jadi masing-masing dinas sudah punya tanggung jawab. Jadi kalau untuk P2RD sendiri sudah sekitar 50 persen dan saya optimis mencapai 100 persen sampai akhir tahun anggaran ini,” terangnya.

Dikatakannya,  sektor pajak untuk di P2RD sendiri yang paling signifikan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penarikannya sudah mencapai rata-rata 60 %.

Sementara untuk instansi yang juga turut andil berkontribusi  dalam pencapaian angka ini yakni Dinas PTSP dan Dinas Perhubungan. Sedangkan Dinas lainnya seperti pertanian masih berjalan normatif . Pencapainnya berjalan standar masih menyesuaikan dengan target yang dibebankannya.

“Target PAD Rp91 miliar itu di luar dari beban pajak dari PT VDNI,” terangnya.

Berkait  tunggakan pajak dan retrsibusi PT VDNI di Kecamatan Morosi, kata Cici, pihaknya masih terus mengawal supaya dapat direalisasikan. Bahkan belum lama ini, ia bersama dinas terkait bekunjung langsung ke perusahaan yang bergerak di bidang jasa industri pemurnian nikel ini.

“Kunjungan kami dalam rangka mempertegas kepada pihak perusahaan agar segera membayarkan tunggakan pajaknya kepada daerah dan Alhamdulillah sudah ada kesepakatan tertulis. Pihak PT VDNI bersedia membayarkan secara bertahap paling lambat sampai pada 5 November nanti dan sebagai jaminannya PT VDNI sudah menyerahkan cek,” jelasnya.

Tunggakan pajak dan retribusi PT VDNI  kepada daerah, tambahnya, yakni senilai Rp43 miliar dengan rincian pajak IMB Rp21 miliar dan retribusi perhubungan Rp22 miliar.

“Kalau untuk IMB itu sudah ada yang masuk ke Kasda Rp 7 miliar. Tinggal sisanya masih Rp14 miliar,” ujarnya.

Masih berkaitan dengan penagihan pajak di PT VDNI,  tambahnya, saat ini pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri  Konawe untuk mendampingi. Status lembaga tesebut sebagai pengacara negara.

“Dalam waktu dekat kami bersama Kejari Konawe akan menandatangani MoU sebagai pendamping,” ungkapnya.

Hal ini dilakukan, lanjutnya,  untuk mengantispasi pihak PT VDNI lalai  merealisasikan kewajibannya hingga masa deadline yang telah disepakati bersama, di mana 1 November paling lambat, perusahaan ini mesti melakukan pelunasan atas seluruh tunggakan pajaknya itu.

“Sejauh ini mereka (PT VDNI) masih koperatif mengikuti prosedur. Yah semoga saja sampai pada batas perjanjian itu, semua tunggakannya sudah dibayarkan kepada daerah,” tutupnya. (Irm/nur)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

.

ARSIP

To Top