Beranda

Pemprov Dorong Payung Hukum Investasi

Ali Mazi berpose dengan Kapolda Sultra dan peserta rapat. (FOTO:FAYSAL/BKK)

KENDARI, BKK- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai mendorong payung hukum investasi.

“Hari ini (kemarin,red) sosialisasi kerja BKPM dan Polri tentang masalah ivestasi. Ini, saya kira sangat luar biasa, karena memang ivestasi itu paling utama payung hukumnya dulu,” kata Gubernur Sultra Ali Mazi, Rabu (18/9).

Di samping itu perlu ada ketertiban. Maka harus ada kebijakan dalam berinvestasi, salah satunya di sektor pertambangan.

“Di samping sektor pertambangan ada pariwisata. Nah ini kan membutukan para ivestor. Jadi, ivestor harus diberikan kenyamanan, pelayanan lebih baik, percepatan pemberian ijin, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa semua itu harus berdasarkan aturan,” tandasnya.

Ali Mazi berharap, payung hukum investasi ini dapat memberi pemahaman kepada semua kalangan dalam memberi perlindungan dan keamanan bagi dunia usaha, terutama dalam hal pemberian kepastian hukum.

“Pedoman kerja ini nantinya juga akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pengembangan investasi yang kondusif, penataan, dan pembinaan perusahaan yang bermuara pada real investment,” katanya.

Ali Mazi mengungkapkan, realisasi investasi 2019 Sultra mencapai sebesar Rp9 triliun rupiah, dengan jumlah 278 proyek.

“Meningkat Rp3,5 triliun atau 61%. Sumber capaian tersebut, berasal dari realisasi investasi proyek strategis nasional,” pungkasnya. (p3)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

.

ARSIP

To Top