Suksesi

KPU Sultra Dorong Terbentuknya Badan Peradilan Pemilu

Ade Suerani.

KENDARI, BKK- Masih banyaknya permasalahan hukum yang terjadi saat pemilihan umu, membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama KPU kabupaten/kota melakukan evalusi mengenai pelanggaran administrasi.

Salah satunya adalah mendorong terbentuknya badan peradilan pemilu yang terintegrasi. Sehingga peradilan pemilu tidak terpisah-pisah di berbagai peradilan yang berdampak pada ketidakpastian hukum.

Komisioner KPU Sultra, Ade Suerani mengatakan, seharusnya setiap kali KPU provinsi, maupun kabupaten/kota mengikuti persidangan berkait pelanggaran administrasi, harus ada bantuan hukum akibat perbuatan atau keputusan kelembagaan.

“Hal seperti ini perlu pengaturan lebih tegas berkenaan dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilu, yakni hanya dapat ditangani dalam hal tahapan tersebut sedang berlangsung, karena objek pelanggaran administrasi dalam Undang-Undang adalah “perbuatan” bukan output atau produk dari perbuatan,” katanya, Selasa (10/9).

Ade menjelaskan, dengan hasil rapat evaluasi yang dilakukan dengan KPU kabupaten/kota se-Sultra, nantinya akan dibawa pada rapat KPU se-Indonesia.

“Kita akan bawa saat rapat KPU pusat, akan kita dorong terbentuknya badan peradilan pemilu. Sehingga, pada pemilu berikutnya, tidak perlu lagi banyak masalah hukum,” pungkasnya. (p1/c/man)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

.

ARSIP

To Top