Suksesi

Bawaslu Sultra Mulai Ingatkan Petahana soal Mutasi Jabatan

KENDARI, BKK– Jelang tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengigatkan bupati petahana yang kembali bertarung untuk tidak memutasi pejabat tanpa seizin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI.

“Jadi, aturannya itu petahana tidak dibolehkan melakukan rotasi jabatan enam bulan sebelum penetapan sampai dengan pelantikan kepala daerah terpilih, tanpa ada seizin dari Mendagri,” terang Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu.

Disebutkan, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

“Jika melanggar maka bisa didiskualifikasi sebagai calon. Kita Harap larangan itu dipatuhi, sehingga tidak ada yang didiskualifikasi ke depannya,” imbuhnya.

Hamiruddin menambahkan, Bawaslu juga mengigatkan kepada calon petahan dan calon lain yang akan maju di pilkada untuk tidak melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ini juga bisa menjadikan calon terdiskualifikasi.

“Bukan hanya diskulifikasi, mereka yang ditemukan akan diporses pidana. Jadi, saya imbau mulai direnungkan sekaranga,” tuntansya. (p1/man)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

.

ARSIP

To Top