Suksesi

Ketua dan Anggota KPU-Bawaslu Sultra hingga KPU Buton Jalani Sidang DKKP

Sidang perkara dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan teradu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra, Ketua dan Anggota Bawaslu Sultra, serta Ketua dan Anggota KPU Buton. (FOTO:KASMAN/BKK)

KENDARI, BKK- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKKP-RI) menggelar sidang perkara dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan teradu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra, Ketua dan Anggota Bawaslu Sultra, serta Ketua dan Anggota KPU Buton. Sidang digelar di Aula Husni Kamil Manik Gedung KPU Sultra, Kamis (29/8).

Pengadu dalam perkara ini yaitu Muh Ishak Zuhur, Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra daerah pemilihan (dapil) 4; Buton, Wakatobi, Buton Selatan (Busel), Buton Tengah (Buteng), dan Kota Baubau). Ishak merupakan caleg dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Sidang dipimpin Anggota DKPP-RI, Prof Muhammad.  Didampingi Tim Pemeriksa Daerah, Hidayatullah SH.

“Jadi, ada peserta pemilu 2019 yang merasa dirugikan atas tindakan perubahan sertifikat hasil pemilu di tingkat provinsi. Pengadu mengatakan, sesungguhnya yang berhak mendapatkan kursi itu adalah pengadu, tapi tapi kemudian KPU Sultra menetapkan caleg lain,” terang saat ditemui usai sidang.

Muhammad menuturkan, pengadu sudah menyampaikan sejumlah dokumen atau alat bukti. Pihaknya masih akan menilai fakta-faktanya.

“Tentu, tadi kita konfirmasi kepada para teradu (KPU Sultra, Bawaslu Sultra, dan KPU Buton) ada yang bisa dijelaskan secara langsung oleh para teradu. Ada juga yang perlu kita pelajari dalam bentuk dokumen,” katanya.

Muhammad menambahkan, putusan akan keluar paling lama 2 pekan setelah sidang.

“Nanti kita musyawarah dulu dengan majelis. Kita menganggap tidak perlu ada sidang lagi,” pungkansya.

Versi Pengadu

Ishak mengaku, sangat menyayangkan sikap KPU dan Bawaslu Sultra yang menganulir hasil pleno tingkat KPU Buton. Yang pada akhirnya memenangkan Haeruddin Konde; dari partai dan dapil yang sama dengan Ishak.

“Seharusnya saya yang menang, tapi mereka calon lain. Saya hanya meminta hak ekslusif DKKP untuk mengembalikan hak suara saya yang sebenarnya sudah diplenokan di tingkat KPU kabupaten/kota,” tandasnya.

“KPU mereka anulir saya dan merubah angka, sehingga di pleno tingkat provinsi dia (Haeruddin Konde) menang. Padahal di tingkat kabupaten/kota saya yang menang,” tamah Ishak.

Ishak menegaskan, tidak akan segan-segan membawa kasus ini ke ranah pidana.

“Saya meminta, KPU dan Bawaslu Sultra, bila masih punya niatan baik maka saya akan mempermudah perkara ini, agar tidak sampai ke ranah pidana,” imbuhnya.

Ishak mengungkapkan, berdasarkan hasil pleno tingkat KPU kabupaten/kota, dirinya memperoleh 2.883 suara. Sementara, Haeruddin meraih 2.868 suara, atau selisih 15 suara.

“Namun di pleno tingkap provinsi berubah menjadi Haeruddin yang dengan selisih 15 suara. Saya hanya meminta suara saya dikembalikan,” tegasnya.

Versi Teradu

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir menyebut, ada kekeliruan di tingkat KPPS yang salah memasukan jumlah suara Haeruddin Konde di TPS 5 Desa Mabulugo Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton.

“Satu-satunya yang keliru nilainya yaitu yang dipakai untuk merekap C1 hologram. Di situ suara Haeruddin Konde tertulis hanya 4 suara, tapi sebenarnya jumlah suaranya 34,” terang Natsir.

Hal ini, sambung dia, diketahui setelah adanya tanggapan dari Bawaslu Sultra berkait adanya selisih hasil kedua calon. Ini tak diketahu PPK maupun KPU Buton, apalagi KPU Sultra.

Menyusul hal itu, sehingga dicapai kesepakatan dalam forum pleno agar menghadirkan sumber data yang asli yaitu C1 plano.

“Pada saat kita buka, ternyata suara itu ada 34, bukan 4, seprti yang dipakai merekap. Dengan dasar itu kita melakukan perbaikan, sebab tidak mungkin Bawaslu sebagai pihak yang memberikan tanggapan tidak kita respon mengenai selisih hasil,” jelasnya.

“Semua hasil terkonfirmasi memang 34, bukan 4. Kekeliruannya itu sebenarnya mulai dari penghitungan salinan di KPPS 5 Desa Mabulago. harusnya 34 suara, tapi dia tulis 4,” tambah Natsir.

Lebih lanjut, Natsir mengatakan, hasil sepenuhnya diserahkan kepada DKKP. Pihaknya, tetap tunduk pada apapun yang menjadi keputusan DKKP. (man)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

.

ARSIP

To Top