Lingkar Sultra

Pemkab dan Kejari Konsel Tandatangani MoU Hukum Bidang Perdata dan TUN

Suasana penandatangan MoU bidang perdata dan TUN oleh Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga dan Kajari Konsel Agus Suroto. (Foto: Humas Konsel)

ANDOOLO, BKK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) sepakat menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Konsel dalam hal penanganan masalah hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Kesepakatan ini dituangkan dalam nota kesepakatan bersama (MoU) yang ditandatangani Bupati Konsel H Surunuddin Dangga dan Kepala Kejari (Kajari) Konsel Agus Suroto, Rabu (14/8), di auditorium Kantor Bupati Konsel.

Dalam sambutannya, Surunuddin menyampaikan bahwa kerjasama yang disepakati itu, sangat bermamfaat untuk memastikan penggunaan anggaran. Aset dan belanja  di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) bisa lebih terkontrol dan berjalan baik melalui kerjasama dan sinkronisasi para pihak.

“Ini bentuk komitmen dan kesepahaman serta dalam rangka mempererat kerjasama dengan unsur Forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah) di segala bidang, khususnya penggunaan anggaran negara dalam memenuhi aset daerah, serta pemenuhan pengacara negara yang tidak perlu menyewa pengacara lain ketika timbul permasalahan yang tidak kita inginkan,” kata Surunuddin.

Adanya MoU ini juga, lanjutnya, dapat menjadi energi baru untuk mewujudkan pengelolaan aset dan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga lebih baik yang terhindar dari permasalahan hukum.

Di tempat yang sama, Kajari Konsel  Agus Suroto mengungkapkan bahwa selama ini pendapat masyarakat umum mengganggap pihak kejaksaan memiliki kewenangan hanya di bidang pidana baik umum maupun pidana khusus. Padahal, sesuai Undang-Undang (UU) nomor 16 tahun 2004 yang termaktub dalam pasal 30 adalah lebih dari itu, yaitu di bidang pidana selaku penyidik, sebagai jaksa penyidik dan penuntutan sebagai jaksa penuntut umum bidang perdata dan TUN  sebagai kaksa pengacara negara.

“Sedangkan di bidang ketertiban dan ketentraman umum mempunyai kewenangan yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum tindakan hukum dan pelayanan hukum bidang perdata dan TUN,” bebernya.

Terkait dengan tema MoU tersebut, melihat pasal 1 ayat angka 11 UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, lanjut Suroto, yang dimaksud dengan barang milik daerah (aset) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang harus dikelola dengan baik dan benar.

Berangkat dari atas asas tersebut, tambahnya, maka dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan aset, diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam setiap pengelolaan barang milik daerah. (nur)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

.

ARSIP

To Top