Headline

Target PAD Didongkrak Jadi Rp1 Triliun

Ali Mazi. (FAYSAL/BKK)

KENDARI, BKK- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengajukan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sultra, Senin (12/8).

Gubernur Ali Mazi dalam kesempatan itu mengungkapkan, ada beberapa pokok rancangan perubahan APBD 2019,  yang meliputi perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Secara rinci, papar dia, struktur APBD target pendapatan daerah mengalami perubahan dari perkiraan sebelumnya.

Secara keseluruhan, kata dia, target pendapatan daerah pada semula sebesar Rp4,029 triliun berubah menjadi Rp4,131 triliun, bertambah sebesar Rp102,209 miliar atau naik 2,54%.

Kemudian, lanjut Ali Mazi, pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) juga mengalami perubahan.

Semula ditargetkan sebesar Rp905,235 miliar berubah menjadi Rp1,006 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp11,14%.

Perubahan target tersebut, menurut Gubernur, berasal dari komponen pajak yang mengalami kenaikan target perolehan, yang semula direncanakan sebesar Rp706,099 miliar berubah menjadi Rp775,421 miliar, bertambah sebesar Rp69,322 miliar atau naik sebesar 9,82%.

“Kenaikan bersumber dari pajak kendaraan bermotor 6,83%, bea balik nama kendaraan bermotor 13,75%, serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor 11,94%,” bebernya.

Ia melanjutkan, sementar PAD yang berasal dari retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 33,01%. PAD yang berasal dari retribusi jasa usaha juga naik sebesar 39,21%. Sedangkan retribusi jasa umum mengalami penurunan sebesar 14,44 persen.

“Komponen PAD lainnya yang mengalami kenaikan masing-masing adalah hasil pengelolaan kekayaaan daerah yang dipisahkan sebesar 23,32%. Kenaikan pendapatan ini merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahan milik daerah (BUMD) Bank Sultra,” tutupnya.

Ali Mazi sebelum itu mengatakan, penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2019.

“Pada dasarnya, kebijakan dalam penyusunan APBD Sultra 2019 sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, yang menekankan pada keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat  dan daerah, dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, sesuai dengan potensi dan kondisi ekonomi,” terangnya.

Masih kata dia, dalam rangka mewujudkan visible pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yakni terwujudnya Sultra yang aman, maju, sejahtera, dan bermartabat. (p3/iis)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

.

ARSIP

To Top