Suksesi

MK Tolak 9 PHP Sultra, 5 Daerah Ini Diminta Bersiap Tetapkan Calon Terpilih DPRD

Ilustrasi.

KENDARI, BKK- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak 9 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Sulawesi Tenggara (Sultra). Kesembilan perkara ini diputuskan dalam 2 hari yakni 7 dan 8 Agustus 2019.

Perkara yang ditolak tersbeut yakni permohonan Partai Berkarya, Partai Amanat Nasional (PAN), perkara Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang dimohonkan PPP dan Perindo, permohonan yang diajukan PKS, perkara Nasdem, perkara Gerindra, pekara PDI Perjuangan, dan permohonan Calon DPD-RI yang diajukan Fatmayani Harli Tombili.

“Gugurnya permohonan Berkarya karena tidak merinci lokus gugatannya dan tidak hadir saat pembacaan pokok- permohonannya,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra La Ode Abdul Natsir, Kamis (8/8).

Sementara, Perindo Konkep tidak diterima karena tidak beralasan menurut hukum dan dianggap kabur serta dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.

Natsir membeberkan, untuk permohonan PKS ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Begitu pula, gugatan Calon DPD RI Fatmayani Harli Tombili.

“Dengan hasil tersebut maka 5 daerah yang bersengketa di MK yakni Muna, Konkep, Kolaka Utara, Buton Selatan, dan Konawe; kini bisa mempersiapkan untuk melakukan penetapa calon terpilih DPRD,” katanya.

Lebih lanjut, Natsir mengungkapkan, 2 permohonan PHPU Sultra yakni Golkar dan PKB yang sama-sama mensengketakan di DPRD Sultra akan dibacakan hari ini, Jumat (9/8) pukul 13.00 WIB. (p1/man)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

.

ARSIP

To Top