Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

Gandeng Kejati, BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

54
Para Narasumber saat menyampaikan materi sosialisasi jaminan sosial ketegakerjaan. (FOTO : WATY/BERITA KOTA KENDARI)

KENDARI, BKK – Gandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyosialisasikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada puluhan badan usaha.

Soal ini, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari La Uno mengatakan, ada sekira 75 badan usaha yang dihadirkan untuk mengikuti sosialisasi tersebut.

“75 badan usaha yang kami hadirkan tersebut, merupakan badan usaha yang diindikasi belum patuh tentang jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Upah, Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Tenaga Kerja, dan Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD),” ujar La Uno, Selasa (12/2).

La Uno menjelaskan, semua badan usaha wajib mendaftarkan seluruh karyawannya, untuk melindungi karyawan dari resiko kerja.

“Makanya kami menggelar kegiatan tersebut, dengan maksud seluruh seluruh badan usaha yang ada di Kota Kendari untuk meningkatkan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga dengan begitu, hak pekerja rentan bisa mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan,” bebernya.

Salah satu hak pekerja, kata La Uno, adalah mendapat perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Badan Usaha mendaftarkan karyawannya sebagai bentuk tanggung jawab Badan Usahanya kepada karyawannya.

“Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No 60 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT), PP No 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), PP No 45 Tahun 2016 tentang Jaminan Pensiun (JP),” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) H Kamali SH mengatakan, pemberi kerja (badan usaha, red) wajib mendaftarkan badan usaha dan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini, lanjutnya, dipertegas dengan penyampaian perihal sanksi yang akan didapatkan apa bila tidak mendaftarkan karyawannya.

“Ada 3 sanki yang bisa diberikan kepada badan usaha yang tidak patuh. Yaitu, sanksi administratif, sanksi pidana, dan gugatan perdata,” sebutnya.

Lebih jauh, lanjut Kamali, bentuk sanksi administratif berupa teguran tertulis,  denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak 1 miliar.

“Olehnya itu, saya mengimbau kepada seluruh badan usaha kiranya mendaftarkan karyawannya, dan tepat membayarkan iuran ke BPJS Ketenagakerjaan,” tutupnya. (p4/r2)

Comments are closed.

// Prints content with layout that is selected in panels. // Location: "views/general/post/style-*.php"