Berita Kota Kendari Online
Cerdas Menyatakan Lantang Menyuarakan

AMPUH-KONUT Duga PT KSM Melanggar Hukum.

48
Massa Demonstrasi Menyampikan Aspirasi Yang di Dengarkan Sukarman AK, Selasa (12/2). (MITA/BKK).

KENDARI, BKK – Tak tahan dengan aktifitas perusaah tambang PT Karya Murrni  Sejati (KMS) 27 yang sebelumnya sudah di cabut Izin Usaha Pertamabagan (IUP) oleh Dinas Energi dan ASumber Daya Alam (ESDM), membuat Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Konawe Utara (AMPUH-KONUT) melakukan aksi demonstarasi.

Aksi demonstrasi itu dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diterima langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sukarman AK, Selasa (12/2).

Koordinator lapangan Oscar Sumardin memaparkan, PT KMS telah melakukan pelangaran hukum dalam melakukan pertambanagan, padahal sebelumnya perusahaan ini sudah di cabut IUP nya bersama dengan 11 perusahaan lain oleh dinas ESDM Sultra.

“Waktu itu, berdasarkan surat Permen ESDM nomor 38 tahun 2014 pasal 5 ayat 1 dan 2, Dinas ESDM sudah mencabut perusahaan itu karena tidak memiliki kepala teknis tambang (KTT) selaku pimpinan dan penanggung jawab. Tapi saat ini mereka mereka masih beroperasi, berarti perusahaan itu sudah melanggar UU,” paparnya.

Ia menambahakan, bahwa PT KMS juga tidak memiliki terminal untuk kepentingan sendiri (Jetty) sehingga dalam proses pem=nganngkutan barang Ore Nickel memakai Jetti perusahaan lain.

BERITA TERKAIT

Menyambung penyampain, Oscar Sumardin, Buyanto juga megakatakan bahwa PT KSM 27 telah melakukan perbuatan yang melawan hukum di karenakan melakukan penjualan Ore Nickel ke pabrik Virtue Dragon Nickel Industri dengan memakai dokumen perusahaan lain.

“Kalau saya sebutkan 1 per satu di sini banyak, tapi yang kami inginkan agar dewan bersama dengan polda, untuk turun kre lapangan melihat yang terjadi, apalagi pertambangan itu berada di dapur saya di Molawe ” harap Buyanto.

Menaggapi pernyataan demonstaran, Ketua Komisi III Sukarman AK menjelaskan, DPRD tidak akan melakukan hala-hal yang bukan kewajiban mereka, di karenakan Dinas ESDM sebelumnya sudah melakuakn pencabutan IUP.

“Kita tidak bisa mendesak dikarenakan sebelumnya ESDM sudah sudah mengeluarkan suart pencabutan, Akan tetapi kita akan melakukan rapat koordinasi untuk meminta dokumen yang terkait dengan PT KMS 27 oleh ESDM,”. Kata politukus PAN ini, Selasa (12/2).

“Rapatnya bukan seoerti dengar pendapat ya, kita hanya koordinasi dengan pihak terkait, jadi nanti saat rapat akan dihadirkan Dinas ESDM, dan yang berdemo hari ini untuk membawa bukti pelangaran yang ditemukan untuk sama-sama di pertanggung jawabkan nanti,” tutup Sukarman.

Belum di ketahuoi waktu rapat koordinasi, akan tetapi dewan akan memberitahukan ke pihak terkait nantinya. (p1)

Comments are closed.

// Prints content with layout that is selected in panels. // Location: "views/general/post/style-*.php"